Seputar PNS


Pegawai negeri sipil adalah istilah umum untuk para pekerja yang bekerja di sektor pemerintahan yang sebagian besar terdiri dari para pekerja administratif yang dipekerjakan berdasarkan prestasi profesional yang diangkat atau dipilih melalui proses seleksi tertentu dengan masa jabatan biasanya bergantung pada transisi kepemimpinan politik masing-masing wilayah. Pegawai negeri sipil adalah orang-orang yang dipekerjakan pada bagian sektor publik oleh suatu departemen atau lembaga pemerintahan. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS bekerja untuk departemen pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah bukan partai politik (civilservant.org.uk. 2019) (OECD. 2005). Tingkatan PNS suatu negara bervariasi dari satu negara dengan negara lainnya. Contoh, di Inggris, hanya pegawai Crown atau pemerintah nasional yang disebut sebagai PNS sedangkan pegawai dari pemerintahan wilayah lokal seperti kabupaten, kota, dan sejenisnya umumnya disebut sebagai pegawai pemerinta pemerintahan daerah, bukan Pegawai Negeri Sipil. 

Beberapa pengamat juga ada yang berpendapat bahwa lembaga institusi pendidikan juga merupakan bagian dari administrasi publik. Anggota staf PNS non pemerintah juga bisa digolongkan sebagai bagian dari PNS itu sendiri dengan tujuan statistik atau juga merupakan bagian syarat dari ketentuan suatu wilayah pemerintahan. Secara kolektif, PNS suatu negara membentuk layanan sipil atau layanan publik.

Selain PNS yang dipekerjakan pada negara tertentu terdapat juga PNS internasional yang dipekerjakan oleh lembaga antar negara atau antar wilayah pemerintahan dunia. PNS ini tidak menggunakan Undang-undang nasional jenis apapun, dimana tugasnya diatur oleh suatu peraturan khusus dari staf internal dan biasanya PNS ini memiliki kekebalan yurisdiksi terhadap suatu peraturan yang berlaku pada beberapa wilayah pemerintahan tertentu. Segala bentuk sengketa yang terjadi pada sistem layanan sipil internasional ini dibawa ke pengadilan khusus yang dibuat oleh organisasi internasional, salah satunya seperti pengadilan administratif ILO.

Lembaga rujukan lain dari lembaga PNS internasional adalah Komisi Layanan Sipil Internasional atau ICSC yang dibuat oleh PBB, merupakan sebuah badan ahli independen yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB. Tugas utama dari lembaga ini adalah mengatur dan mengkoordinasikan kondisi pelayanan staf dalam sistem umum PBB, sambil mempromosikan dan mempertahankan standar dalam sistem pelayanan internasional.

Sejarah PNS
Asal usu dari lembaga pelayanan publik dapat ditelusuri pada masa pemerintahan kekaisaran yang didirikan di Cina (History Today. 2011). Ujian kekaisaran berdasarkan prestasi dirancang untuk memilih pejabat administrasi terbaik untuk bekerja pada lembaga birokrasi kekaisaran (Imperial China: Civil Service Examinations. 2011). Sistem ini memiliki pengaruh besar pada masyarakat dan budaya kekaisaran Tiongkok dan secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan kelas atau kasta Sarjana-birokrat dari silsilah keluarga tertentu (Confucianism and the Chinese Scholastic System: The Chinese Imperial Examination System. 2011).

Pada masa dinasti Hal proses penunjukkan birokrasi tersebut didasarkan pada rekomendasi atau perlindungan dari seorang bangsawan, dimana kaisar Wu dari Hal menetapkan sebuah sistem rekomendasi Xiaolian untuk mengangkat seseorang pada suatu jabatan tertentu. Dalam dunia pemerintahan, utamanya militer, proses pengangkatan dilakukan hanya berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh seseorang pada masa tersebut. Sistem ini yang kemudian dikenal sebagai ujian kekaisaran, dimana terjadi sebuah proses transisi dari sistem warisan turun temurun dan patronasi ke sistem prestasi individu. Pejabat lokal akan memilih seseorang atau beberapa orang kandidat untuk mengikuti ujian klasik Konfusianisme (Confucianism and the Chinese Scholastic System: The Chinese Imperial Examination System. 2011). Setelah dinasti Han jatuh, sistem birokrasi Tiongkok pun mengalami kemunduran menjadi sistem semi-merit yang lebih dikenal dengan sistem peringkat sembilan.

Jika pada sistem sebelumnya tahapan awal adalah rekomendasi yang dilanjutkan dengan ujian, pada masa pemerintahan dinasti Sui (581-618), sistem ujian kekaisaran dilakukan sebaliknya, yaitu dimulai dari tahap ujian yang kemudian dilanjutkan ke tahap rekomendasi. Sistem ujian pegawai negeri pertama didirikan pada masa kekaisaran Wen dari Sui. Selanjutnya Yang dari Sui menetapkan kategori baru pada proses penentuan kandidat dalam tahap rekomendasi, yang terjadi pada tahun 605 M. Dinasti Tang pada masa pemerintahan selanjutnya (618-907) juga turut mengadopsi langkah-langkah yang sama dalam menentukan pejabat pelayan publik, dimana semakin lama sistem pengangkatan tersebut semakin terlepas dari sistem rekomendasi aristokrat, dengan proporsi rekomendasi mulai lebih banyak pada pertimbangan hasil ujian tertulis. Struktur sistem pemeriksaan juga diperluas secara ekstensif pada masa pemerintahan Wu Zetian (Paludan, Ann. 1998). Sistem pengangkatan ini mencapai masa puncaknya pada masa dinasti Song (Roberts, J.A.G. 1999).

Secara teori, sistem pegawai negeri Tiongkok telah menyediakan salah satu jalan bagi mobilitas sosial masyarakat tiongkok, meskipun dalam praktiknya pemeriksaan secara umum hanya dilakukan oleh putra-putra bangsawan (Encyclopædia Britannica. 2011). Proses ujian kekaisaran sendiri terdiri dari tes kemampuan hafalan Sembilan Klasik Konfusianisme dan Kemampuan membaut puisi menggunakan bentuk dan kaligrafi tetap dan tradisional. Materi tes ini sangat cocok sekali untuk menarik minat para sastrawan, salah satunya adalah Tang Xianzu (1550-1616) pada masa pemerintahan dinasti Ming. Tang lulus ujian kekaisaran pada usia 14 tahun di tingkat kabupaten, pada usia 21 tahun Tang juga lulus ujian kekaisaran di tingkat provinsi, dan tidak sampai usia 34 tahun sudah lulus di tingkat nasional. Meskipun demikian, Tang sendiri telah menjadi seoran penyair terkenal pada usia 12 tahun, sehingga Tang juga dijuluki William Shakespeare dari Tiongkok. Pada abad ke-19 sistem ujian kekaisaran tersebut mulai menimbulkan ketidakpuasan internal, dan dikritik karena tidak mencerminkan kemampuan kandidat untuk menjalankan sistem pemerintahan secara baik, juga memberikan bobot yang tidak semestinya pada orisinalitas pemikiran seorang kandidat untuk bekerja pada lembaga pemerintahan. Memang benar, sebelum sistem tersebut rekrutmen tersebut ditinggalkan pemerintahan, gagasan tentang sistem kekaisaran sebagai sebuah jalan mobilitas sosial bagi masyarakat memang masih seperti sebuah mitos di tubuh pemerintahan. Sistem tersebut kemudian dihapuskan oleh pemerintahan Qing pada tahun 1905 sebagai bagian dari paket kebijakan reformasi baru.

Sistem rekrutmen pegawai yang dilakukan di Cina banyak sekali menuai kekaguman di Eropa mulai dari abad ke-16 hingga abad seterusnya (Brook, T. 1999). Namun sebaliknya, sistem kekaisaran yang ada pada pemerintahan Tiongkok tidak mendapatkan sedikitpun kekaguman dari semua orang di Eropa pada masa itu. Seperti yang terjadi dalam debat majelis dalam pemerintahan Parlemen Inggris pada tanggal 13 Maret 1854, John Browne berkata bahwa "menunjukkan (dengan nada yang sedikit meremehkan) bahwa satu-satunya preseden untuk menunjuk pegawai negeri melalui ujian sastra hanyalah pemerintahan Cina".

PNS pada masa modern
Pada abad ke-18, sebagai tanggapan atas perubahan dan pertumbuhan ekonomi kerajaan Inggris, lembaga-lembaga birokrasi seperti Dewan Angkatan laut dan Kantor-kantorpun berkembang pesat. Masing instansi tersebut juga memiliki sistem kerjanya sendiri-sendiri, namun secara umum, staf yang ditunjuk dengan cara proses pembelian langsung atau patronase. Pada abad ke-19, semakin jelas bahwa sistem yang berkembang pada satu abad terakhir tersebut ternyata tidak efektif atau gagal. Pada sekitar abad ke-18 beberapa orang inggris pernah membuat tulisan tentang sistem ujian kekaisaran Cina, beberapa dari mereka bahkan ada yang mendesak untuk mengadopsi sistem tersebut di Eropa. Salah satu langkah konkret pertama yang dilakukan adalah oleh East India Company pada tahun 1806 (Bodde, D. Columbia University). Pada tahun tersebut, beberapa orang terhormat dari East India Company mendirikan sebuah perguruan tinggi yang bernama East India Company College, berlokasi dekat London, universitas tersebut didirikan dengan tujuan untuk melatih dan memeriksa para administrator wilayah perusahaan yang berlokasi di India (Bodde. 2005). Proposal pendirian universitas ini diprakarsai oleh beberapa anggota dagang East India Company yang berada di wilayah Kanton, Cina (Bodde, D. Columbia University). Dengan istilah "Ujian Pegawai Negeri" yang diciptakan dan diperkenalkan pada tahun 1829 (Mark, W.H. dan William, W.B. 1996).

Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Inggris juga dipengaruhi oleh ujian kekaisaran yang  sistem meritokratis di wilayah Cina. Thomas Taylor Meadows, seoarng konsulat Inggris di Guangzhou, Cina dalam catatannya The Government and People of Chinese yang diterbitkan pada tahun 1847 pernah berpendapat bahwa, "lamanya masa pemerintahan Cina adalah semata-mata dan utamanya karena sistem pemerintahannya yang baik yang terdiri dari orang-orang yang berbakat dan berprestasi saja,". Inggrispun kemudian berinisiatif untuk membuat suatu layanan sipil mereka sendiri. Namun disisi lain Jon Browne, dalam suatu debat yang terjadi pada tahun 1854 (Bodde, D. Columbia University), berpendapat sebaliknya bahwa "keahliah tulisan (keahlian para sastrawan yang direkrut pada masa ujian kekaisaran) yang menjadi ambisi mereka (cina) juga telah membawa mereka kepada akhir dari mereka sendiri, dan efek kelemahan ini telah memberikan dampak yang sangat besar pada sistem pelayanan publik yang membawa Tiongkok menjadi gagal dalam perkembangan untuk memimpin dalam masa peradaban Barat".

Pada tahun 1853, Bendahara Kanselir Willian Gladstone, memberi tugas kepada Sir Stafford Northcote dan Charles Trevelyan untuk melakukan operasi dan penyelidikan dibidang pelayanan publik. Dipengaruhi oleh sistem ujian kekaisaran Cina, pada tahun 1854 Northcote dan Trevelyan memberikan laporan yang berisi empat rekomendasi utama: bahwa sistem rekrutmen harus berdasarkan prestasi yang ditentukan melalui sistem ujian yang kompetitif, bahwa calon Pegawai harus memiliki latar belakang pendidikan yang kuat supaya dimungkinkun untuk dilakukan proses transfer antar departemen (selama mereka bekerja), orang yang direktur harus melalui penilaian dalam suatu hirarki dan promosi melalui suatu pencapaian (prestasi), bukan dari "preferensi, patronase, ataupun pembelian". Merekapun merekomendasikan untuk melakukan pembagian tugas yang jelas antar staf yang bertanggung jawab atas perkerjaan rutin masing-masing, serta terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi dalam kelas administratif (Kazin, dkk. 2010).

Laporan yang diberikan oleh Northcote dan Trevelyanpun memang dikeluarkan tepat waktu, karena kekacauan yang terjadi selama perang Crimea, maka terjadi suatu tuntutan perubahan. Kesimpulan dari hasil laporan tersebutpun langsung diimplementasikan secara permanen, disatukan, dan bersifat netral secara politik serta diperkenalkan sebagai suatu sistem pelayan publik yang mulia (Walker, D. 2003). Sebuah Komisi Layanan Sipil juga dibentuk pada tahun 1855 untuk mengawasi proses rekrutment terbuka guna mengakhiri sistem patronase. 

Sistem pelayanan yang sama seperti Layanan Sipil Kekaisaran, diterapkan pada British India mulai dari tahun 1858, setelah runtuhnya kekuasaan East India Company melalui pemberontakan India pada tahun 1857 yang juga hampir menggulingkan kekuasaan Inggris di negara tersebut (Naithani, S. 2006).

Model pelayanan yang berasal dari laporan Northcote-Travelyan tersebut pada dasarnya tetap stabil diberlakukan selama beberapa ratus tahun. Dan merupakan penghargaan bagi mereka karena sistem yang telah dikembangkan tersebut telah berhasil memberantas korupsi, pemberikan pelayanan publik (meskipun dibawah tekanan perang dunia kedua) yang baik, dan dapat merespon perubahan politik secara efektif. Sistem tersebut juga telah memberikan pengaruh internasional yang begitu besar terhadap negara-negara anggota persemakmuran. Amerika Serikatpun juga melalui Undang-undang Layanan Sipil Pendleton telah membentuk suatu layanan sipil modern bagi Amerika Serikat, serta pada pergantian abad ke-20 hampir semua Pemerintahan Barat telah menerapkan sistem reformasi serupa. 

PNS di Indonesia
Profesi PNS di Indonesia berawal pada masa kemerdekaan, bahkan sistem kepegawaian tersebut sudah lama ada sejak jaman penjajahan.

Dikutip dari laman PAN-RB, bahwa PNS memang sudah ada sejak jaman kemerdekaan, namun sistem birokrasinya belum tertata baik seperti pada masa sekarang (?). Bahkan pada masa tersebut PNS juga larut dalam berbagai gejolak gelombang politik.

Pada tanggal 25 September 1945, Presiden pertama RI Soekarno membentuk sebuah komite yang diberi nama Komite Nasiona Indonesia Pusat atau disingkat KNIP. Isi utama dari UU tersebut seperti dikutip dari perkataan Singodimedjo selaku ketua KNIP menyatakan bahwa, "Presiden memutuskan bahwa pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi Pegawai negeri Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan Negara Republik Indonesia. Sekretaris Negara minta diberitahukan bahwa hanya perintah dari Pemerintah Republik yang diturutinya."

Tidak berhenti sampai disitu, Melalui peraturan Permerintah Nomor 32 Tahun 1950, dibentuk Kantor Urusan Pegawai atau dikenal dengan singkatan KUP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Penertiban, penataan, dan pendayagunaan aparatur negara juga dilanjutkan melalui berbagai kebijakan program, seperti yang dilakukan pada era kabinat Wilopo yang berlangsung dari tahun (03 April) 1952 sampai dengan tahun (01 Agustus) 1953, dan pada masa kabinet AN Sastroamidjojo ke-I pada tahun (01 Agustus) 1953 hingga tahun (12 Agustus) 1955.

Pada tanggal 29 November 1971 dibentuk sebuah wadah oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia yang berfungsi untuk menghimpun para pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD, serta perusahaan dan pemerintahan Desa. Namun pada masa tersebut ketimbang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur administrasi dan kestabilan negara, korpri lebih dipandang sebagai salah satu alat politik pada masa tersebut. 

Hingga saat ini, PNS sudah banyak mengalami perubahan dan pembenahan mulai dari sistem dan pola pikir pegawai sendiri. salah satu bentuk perubahan tersebut seperti yang terdapat dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.

DAFTAR RUJUKAN

Footer Adsense